Okt 31 2012
Rp 37,6 Triliun

Wow! Ciyus? Miapah? Begitu kata anak-anak sekarang merespon kerugian Rp37,6 triliun. Semua orang tentu kaget. Angka ini berlipat-lipat diatas kasus Bank Century yang mengambil uang negara Rp 6,7 triliun atau kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang masih hitungan ratusan miliar rupiah.
Jika Rp 37,6 triliun digelontorkan ke sektor UMKM, tentu berdampak besar terhadap peningkatan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi sayang, uang sebanyak itu terbakar bersama solar yang digunakan PLN semasa dipimpin Dahlan Iskan untuk menggerakkan pembangkit.
Potensi kerugian Rp 37,6 triliun atau dalam bahasa audit inefisiensi itu terjadi pada periode 2010-2011 semasa Dahlan Iskan menjabat sebagai dirut PLN. Dahlan beralasan, dia harus mengambil opsi membeli minyak untuk menerangi listrik Jakarta dan sekitarnya. Pasokan gas yang langka menjadi alasan kuat kebijakan bakar minyak itu diambil Dahlan. Jika tidak, roda ekonomi Jakarta akan mati karena lampu padam - yang menurut orang PLN sebagai alasan yang terlalu berlebihan.
Alasan diatas tampak lucu dan membingungkan. Kita ingat, sebelum pemecatan dirut PLN sebelum Dahlan Iskan, Fahmi Mochtar, ada calon kuat dirut PLN yang berkali-kali bicara di media bahwa PLN boros minyak, terlalu banyak bakar minyak sehingga tidak efisien. Dijanjikan pula oleh dia untuk mengurangi subsidi Rp 15 triliun per tahun jika menjadi dirut PLN.
Dirut yang lama dipecat karena tak mampu mengatasi pemadaman yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Dirut lama ini bisa saja membeli solar/ minyak untuk menghasilkan listrik, tetapi itu tidak dilakukan karena bertentangan dengan kebijakan efisiensi PLN dan pengembangan bahan bakar nonminyak untuk menggerakkan pembangkit listrik. Jika solusi pembelian minyak diambil, sejumlah pakar dan praktisi listrik mengatakan, PLN tidak perlu dipimpin seorang CEO hebat. Cukup seorang pekerja teknisi atau petugas keamanan.
Yang terjadi kemudian, Dahlan, sebagai dirut baru, malah mengambil kebijakan sok populis yang dihindari manajemen lama karena konsisten untuk mengembangkan energi nonminyak, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara sampai Rp 36,7 triliun. Jika kebijakan seperti ini yang diambil, benar yang dikatakan pakar dan praktisi listrik, tidak perlu seorang CEO hebat untuk pimpin PLN. Tentu, ini bukan masalah kecil. Ini masalah serius bagi bangsa ini yang dipenuhi pencitraan dan kamuflase para pemimpinnya. Continue Reading »




